Keritang Diusulkan Ibukota Inhil Selatan

PEKANBARU,RIAUAKSI.com-Pemekaran Indragiri Hilir Selatan segera diajukan ke Kemendagri.Hal ini diungkapkan kepala Biro Pemerintahan pemprov Riau M.Guntur usai mengadakan rapat dengan Komisi A DPRD Riau serta DPRD Inhil Rabu, (9/1) di ruang Komisi A DPRD Riau.

"Sesuai kesepakatan, jika sudah memenuhi kriteria serta persyaratan, pemprov siap mengajukan permohonan ini ke Kemendagri" kata Gutur di hadapan wartawan.

Ditambahkan Guntur, pemprov tidak memberikan kajian, hanya saja dari kesepakatan bersama ditinjau kembali kelayakannya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi A,DPRD Inhil, HM.Arpah. Menurutunya setelah ada kajian oleh tim pengkaji pemekaran dan kesepakatan bersama seperti antara pemkab Inhil dan DPRD dalam pemekaran kabupaten, pemkab sudah mengajukan permohonan ke pemprov.

"Kami sudah mengirimkan surat serta memenuhi semua persyaratan administrasi pemekaran, kami menunggu hasil dari pemmrov" kata Arpah.

Sedangkan untuk ibukota kabupaten, DPRD dan Pemkab Inhil sebelumnya sepakat Kecamatam Kemuning sebagai ibukota kabupaten.Namun dari tinjaun yang dilakukan Pemprov Riau, lebih menginginkan untuk sementara Kecamatan Keritang sebagai ibukota, karna dipandang lebih layak dan memiliki fasilitas penunjang.

"Pada awal pemakaran dulu, memang DPRD Inhil belum menetapkan ibukota kabupaten, karna belum ada hasil kajian dari Tim Pengkaji Pemkab, namun setelah ada hasil kajian, ditetapkanlah Kemuning sebagai ibukota" jelas Arpah lagi.

Arpah menegaskan, dimana pun nantinya ibukota kabupaten Insel ini, tidak akan menjadi persoalan, karna intinya masyarakat sangat menginginkan pemekaran. (R4/wn)

JALAN di Pulau Kijang Kec. RETEH Minta Ampun HANCURNYA

PULAU KIJANG,RIAUAKSI.com-Kondisi sejumlah jalan di Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir), dalam kondisi hancur berat. Hampir tidak ada satu ruas jalan pun di kota tersebut yang terbebas dari kondisi hancur-lebur.

Pantauan Riauaksi.com di Pulau Kijang, Senin (15/7), sejumlah jalan utama di kota tersebut benar-benar dalam keadaan hancur lebur. Sejumlah kendaraan dengan berbagai jenis dan tonasenya dituntut berhati-hati karena hampir di semua badan jalan dalam kondisi berlubang, dan sebagian besar di antaranya digenangi air.

Sudirman, 57, seorang warga Pulau Kijang, mengaku kondisi seperti itu sudah sangat lama berlangsung. Ia menyebutkan, ada beberapa titik yang baru saja dilakukan perbaikan, tapi hanya bertahan beberapa bulan saja, untuk kemudian kembali ke kondisi semula. “Saya melihat hampir tidak ada perhatian Pemkab Inhil terhadap kondisi yang ada ini,” katanya. (R1)

" KALO JALAN PULAU KIJANG MAU BAGUS MASYARAKAT PULAU KIJANG HARUS BERSATU DAN JANGAN MAU DI IMING -IMINGI PADA SAAT KAMPANYE, SELESAI KAMPANYE SELESAILAH JUGA JANJI - JANJI MANIS poliTIKUS "

KERITANG, (Mizan Education) - Kede Bruuuukkkk… suara itu bak nangka jatuh dari pohonnya. Ketika segera dituruti, ternyata salah seorang pengendara sedang terjatuh dari motornya. Yach, itulah salah satu pemandangan sehari-hari di daerah lintasan jalan antara Kecamatan Keritang dan Kecamatan Reteh. Kejadian pemakai jalan yang jatuh dari motor karena kondisi jalan yang jauh dari baik bukanlah hal yang langka. Masyarakat sekitar bahkan telah memaklumi hal itu. Boleh dikatakan, tiada hari tanpa masalah di jalan lintas, sebut salah seorang warga Keritang, belum lama ini.

Dari hasil penelusuran di lapangan, ruas jalan antara Keritang dan Pulau Kijang (Reteh) memang mengalami kendala yang sangat memiriskan hati. Betapa tidak, selain kondisi tanah yang becek dan lembek, jalan pun telah hancur. Bayangkan jika anda berjalan menggunakan motor dari Kotabaru ke Pulau Kijang, tentu dapat merasakan betapa susahnya perjalanan mengikuti jalan berlubang. Selain itu, jalan yang berlubang dalam ditambal dengan susunan batang kelapa ataupun pinang. “Jika tak sigap, tak kuat dan kurang berhati-hati, pasti jatuhlah,” ujar salah seorang pengendara menuju Kotabaru, beberapa waktu lalu.

Sebenarnya, jarak antara Kotabaru (Keritang) dan Pulau Kijang (Reteh) tidaklah terlalu jauh, yakni sekitar 30 km. Bayangkan, saat anda berkendara menyusuri jalan tersebut yang kiri kanan masih dihiasi nuansa alami. Perkebunan, rumah-rumah penduduk dan geliat kehidupan sehari-hari yang secara gamblang dapat dinikmati. Jika berkendara normal di jalan yang mulus, jarak segitu hanya butuh waktu tempuh setengah jam. Faktanya berkata lain, jarak tersebut akan memakan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan. Ada sekitar satu setengah jam waktu yang terbuang, perihal masalah tak layaknya jalan di daerah ini.

Sebagai perbandingan, Pekanbaru menuju Bangkinang dengan jarak sekitar 60 km, dapat ditempuh sekitar 1 jam kurang. Nah, efisiensi waktu tersebut sangat berpengaruh pada roda perekonomian penduduk yang saat ini memang harus berpacu dengan waktu. Tentu dapat dibandingkan dengan jarak Kotabaru-Pulau Kijang yang hanya 30 km dengan waktu tempuh 2 jam. Nah, salah satu pemicunya adalah jalan itu sendiri selaku urat nadi masyarakat. Semakin baik kondisi jalan, semakin efisien waktu tempuh masyarakat, secara tidak langsung mendukung pada perbaikan taraf ekonomi masyarakat sekitar.

Menurut Manarul Anwar, tokoh pemuda Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang, infrastruktur fisik, terutama jaringan jalan antar daerah ini, sebagai pembentuk struktur ruangan regional yang memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat.

Dikatakannya, dalam konteks ekonomi daerah itu sendiri, jalan merupakan modal sosial masyarakat untuk tumpuan perkembangan ekonomi. “Jika ruas jalan rusak dan tidak layak, pertumbuhan ekonomi yang baik itu akan sulit dicapai,” ujarnya.

Perihal ruas jalan yang rusak antara Kecamatan Keritang dan Kecamatan Reteh ini, dirinya berharap agar Pemerintah memperhatikan kondisi ini. Apalagi mengenai hal teknis pembangunan jalan yang secara umumnya dilaksanakan tiap tahun, hendaknya lebih memperhatikan aspek hasilnya untuk kepentingan masyarakat. “Perlunya kepastian pengawasan terhadap pembangunan jalan yang ada guna mendapatkan hasil yang baik,” sebutnya.

Peran serta legislatif terkait banyaknya ruas jalan yang rusak adalah sangat diperlukan. Dimana, ada tanggung jawab secara moral akan hal ini. Meskipun dana pembangunan terbatas, namun diharapkan bahwa hal itu bukanlah suatu masalah jika ada kemitraan antara Pemerintah, Swasta dan masyarakat.

Yang paling utama adalah, ruas jalan yang rusak selama ini sangat mengancam keselamatan masyarakat sekitar. Intensitas kejadian kecelakaan yang cukup tinggi di daerah ini yang merupakan dampak dari tidak layaknya jalan yang ada. Selanjutnya, efisiensi waktu tempuh yang tak mendukung, serta jalan yang bermasalah tersebut menciptakan problema tersendiri bagi pemakai jalan yang kondisinya tidak fit, papar Anwar.(markoni efendi)

Kabupaten Indragiri Hilir

Setelah dirasa persyaratan administrasinya terpenuhi maka masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom).

Setelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun Departemen Dalam Negeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Propinsi Riau) tanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no. 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.

VISI DAN MISI

VISI

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dan amanat pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah menjadikan :

"INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025"

Keberhasilan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengembangkan wilayahnya yang memiliki kekhasan sebagai wilayah pasang surut dan bergambut, menjadi sebuah wilayah yang telah berkembang, maju, dan terbuka adalah merupakan bukti bahwa di wilayah lahan marginal telah dapat diwujudkan suatu kehidupan yang menjadikan bagi masa depan daerah dan masyarakat yang setara dengan daerah-daerah lainnya yagn sifat lahan wilayahnya jauh lebih berpotensial.

Tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diukur dengan menggunakan ukuran-ukuran yang lazim digunakan dalam melihat tingkat kemakmuran yang tercermin dari pada tingkat pendapatan dan distribusinya dalam masyarakat. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat dan semakin meratanya distribusinya pendapatan tersebut dalam masyarakat, maka akan semakin maju tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Demikian pula dari sisi mutu sumberdaya manusianya dengan menggunakan indikator sosia budaya yang dapat dilihat dari tingkat penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang tercermin melalui tingkat pendidikan masyarakat terendah, dan budaya masyarakat, sedangkan untuk derajat  kesehatan masyarakat dilihat dari angka harapan hidup yang semakin panjang.

Disamping indikator - indikator ekonomi dan sosial budaya tersebut, juga indikator politik, hukum, keamanan dan ketertiban adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dapat dijadikan indikator dalam mengukur kemajuan daerah.

Suatu kemajuan yang hebat (GEMILANG) akan dapat dicapai melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan yang bersinergi, sistematis dan konseptual antara kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur perekonomian daerah, penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan politik yang semakin berkualitas dan berkembangnya tatanan sosial dan budaya masyarakat.

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi  tersebut diatas, maka akan ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan daya saing daerah : adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayan sumberdaya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainable) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.
2. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang demoktratis : adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan konsitusi negara dalam koridor NKRI, semakin mantapnya kelembagaan politik, masyarakat fan kebudayaan, semakin dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam mempaerjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapannya suasanan kehidupan yang menjunjung hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, kinsisten, serta tindak diskriminatdi.
3. Mewujudkan pemerataaan pembangunan dan hasil-hasilnya : adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas, berkembangnya aksesbilitas di seluruh wilayah, dan menjangkau ke seluruh wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender.
4. Mewujudkan suasana aman, dama, dan harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya : adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang pada berbagai aspek seperti asepek ekonomi, sosial budaya dan politik sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas namun telah melebur dalam satu nilai kurtural yang dijunjung secara bersama yakni melayu maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan terus dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-nilai asingyang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengakomodir  nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera.
5. Mewujudkan daerah yagn memiliki peran penting pada tingkat tegional nasional dan internasional : adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kenergaraan dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional nasional dan internasional sehingga perlu semakin dimantapkan infentitas dan integrasi yang dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat indragiri hilir, mendorong meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar  daerah pada skala regional, nasional dan internasional.

LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 ( LN RI No. 49 ).

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan peraiaran 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki ”Negeri Seribu Parit” yang sekarang terkenal dengan julukan “NEGERI SERIBU JEMBATAN” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

1. 0 36´            Lintang Utara
2. 1 07´            Lintang Selatan
3. 104 10´        Bujur Timur
4. 102 30´        Bujur Timur

Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Pelalawan.
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kab. Tanjung Jabung Prop. Jambi.
3. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Sebelah Timur berbatas dengan Propinsi Kepulauan Riau.

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove) dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut.

Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Propinsi Jambi .

Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau.

Sungai yang terbesar di daerah ini adalah Sungai Indragiri Hilir yang berhulu di penggunungan Bukit Barisan (Danau Singkarak), sungai Indragiri mempunyai tiga muara ke Selat Berhala, yaitu di Desa sungai Belu, Desa Perigi Raja dan Kuala Enok.

Sedangkan sungai-sungai lainnya adalah : Sungai Guntung, Sungai kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai Anak Serka, Sungai Batang Tuaka, Sungai Enok, Sungai Batang, Sungai Gangsal, yang hulunya bercabang tiga yaitu Sungai Gangsal, Sungai Keritang, Sungai Reteh, Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelanduk, Sungai Bantaian, dan sungai Batang Tumu.
Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah di diami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya.

Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya. Disamping gugusan pulau tersebut maka terdapat pula selat-selat/terusan kecil seperti : Selat/Terusan Kempas, Selat/Terusan Batang. Selat/Terusan Concong. Selat/Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai Kerang, dan Selat/Terusan Tekulai. Selain selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain : Terusan Beringin, Terusan Igal, dan lain-lain Selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung yakni Danau Gaung, Danau Danai dan Danau Kateman, sedangkan tanjung yang ada di Indragiri Hilir adalah Tanjung Datuk dan Tanjung Bakung.

ARTI LAMBANG

A.  Sket Puri Tujuh :

Melambangkan aspek sejarah/kebudayaan daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada periode Melayu Tua seperiode dengan kerajaan Sriwijaya, maka di Indragiri Hilir ada sebuah Kerajaan Melayu yang bernama Keritang terkenal karena Puri Tujuh yang Gapura (Pintu Gerbang) sebanyak tujuh lapis. Dapat pula diartikan sebagai sampiran bahwa di daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengalir tujuh buah sungai besar. Landasan Puri Tujuh yaitu Sket Perahu dengan Perigi memiliki nilai historis yaitu kebesaran Indragiri Hilir lama, juga mempunyai makna masa depan kejayaan di laut dan di sungai dengan semangat yang tidak kunjung padam.

B. Warna Dasar Hijau Daun Tua :

• Melambangkan kesuburan tanah Indragiri Hilir.

C. Simpul Tali 65 Pintal :

1. Melambangkan persatuan rakyat.
2. Tahun terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Padi dan Kelapa :

1. Melambangkan hasil utama daerah Kabupaten Indragiri Hilir
2. Empat belas butir padi merupakan tanggal terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Enam buah bibit kelapa merupakan bulan terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir.

E. Gelombang 5 Lapis :

1. Melambangkan bahwa Indragiri Hilir adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berfalsafah Pancasila.

RENCANA STRATEGIS DAERAH

ARAH PEMBANGUNAN KAB. INDRAGIRI HILIR

A. Mewujudkan Daya Saing Daerah

1. Memperkuat perekonomian daerah
2. Membangun sumberdaya manusia yang bermutu
3. Membangun struktur perekonomian
4. Membangun infrastruktur

B. Mewujudkan Suasana Kehidupan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan  yang Demogratis

1. Penegakan hukum
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
3. Pembangunan budaya politik

C. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Hasil-hasilnya

1. Pemerataan pembangunan
2. Kemandirian daerah
3. Penyediaan infrastruktur pemukiman yang layak
4. Kesetaraan gender

D. Mewujudkan Suasana Aman, Damai, dan Harmonis yang Bermoral,  Beretika dan  Berbudaya

1. Penciptaan suasana kehidupan dan lingkungan yang kondusif
2. Pembangunan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat
3. Pengembangan nilai-nilai budaya melayu

E. Mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir yang Memiliki Peran Penting di Lingkungan Regional, Nasional dan Internasional

1. Mengembangkan kerjasama regional, nasional, dan internasional
2. Meningkatnya investasi dari luar Kabupaten Indragiri Hilir

II. PROGRAM PEMBANGUNAN STRATEGIS

1. Pembangunan Bandara Tempuling
2. Percepatan fungsionalisasi Pelabuhan Samudera Kuala Enok
3. Pembangunan Jembatan Kuala Getek
4. Pembangunan Jembatan Sei Gergaji
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang diawali melalui pemantapan pendidikan dasar
6. Peningkatan kualitas out put Politeknik Pertanian Tembilahan
7. Pembangunan Rumah Sakit Sei Guntung dan Reteh
8. Rehabilitasi perkebunan kelapa rakyat
9. Pengembangan pertanian polikultur
10. Peningkatan dan pengembangan sentra produksi pertanian (padi)
11. Pembangunan Pelabuhan Nasional Pulau Burung
12. Pembangunan jembatan Teluk Pinang
13. Review Tata Ruang Kabupaten
14. Pembangunan Pasar Rakyat Sungai Guntung
15. Pengembangan dan pengelolaan daerah rawa melalui peningkatan Trio Tata Air
16. Pembangunan dan peningkatan jalan dalam rangka membuka isolasi daerah pedesaan (sharing dengan Propinsi)

III. KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Rehabilitasi prasarana pendidikan dasar
2. Bantuan prasarana infrastruktur pedesaan

Program di atas bertujuan;

1. Membangkitkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan
2. Membangkitkan kembali swadaya dan semangat gotong royong serta rasa memiliki terhadap hasil pembangunan
3. Mendidik dan memberdayakan kelembagaan masyarakat
4. Pengejawantahan dari UU 32 dan 33 Tahun 2004 untuk melimpahkan sebahagian kewenangan dalam rangka penerapan otonomi desa.

Tengku Sulung

Tengku Sulung diperkirakan lahir di Lingga, Kepulauan Riau. Pada masa ramaja, Tengku Sulung pernah pergi ke Kalimantan dan dilatih mengarungi laut. Bahkan di Kruang Kalimantan, dia pernah tertembak sehingga mengenai bagian mukannya yang membekas sampai masa tuanya.

Tengku Sulung memperoleh kedudukan sebagai Panglima Besar Reteh setelah Sultan Muhammad, Sultan Lingga yang berkuasa di Reteh. Waktu itu Sulung tidak mau tunduk pada Sultan Sulaiman yang diangkat oleh Belanda untuk kawasan yang sama, menggantikan Sultan Mahammad. Semula Tengku berkedudukan di Kotabaru Hulu Pulau Kijang sekitar 16 mil dari Pulau Kijang. Di Desa ini Tengku Sulung membangun Benteng yang kelak ditandai dengan adanya Desa Benteng di Hulu Sungai Batang.

Akibat tindakannya yang sering mengganggu pelayaran Belanda pada tanggal 13 Oktober 1858, pasukan Tengku Sulung dikepung oleh Belanda dari berbagai jurusan. Namun Tengku Sulung masih mendapat bantuan dari orang-orang Melayu asli Reteh, Enok dan Mandah. Bahkan Pasukan dari Indragiri secara menyamar membantu perjuangan Tengku Sulung.

Tengku Sulung yang sebelumnya tertangkap oleh Belanda di Kotabaru. Waktu itu, Tengku Sulung di ultimatum oleh Residen Belanda supaya menyerah kepada Komandan Ekspedisi. Namun Tengku Sulung masih memberikan perlawanan, karena kekuatan Tengku Sulung yang tidak berimbang dibanding Pasukan Belanda, akibatnya penyerangan Belanda pada tanggal 7 November 1858 banyak menewaskan rakyat Reteh dan Tengku Sulung sendiri juga ikut tertembak di bagian leher oleh pasukan Belanda pada saat sedang memeriksa tembok benteng.

Indragiri Selatan Terkendala Penetapan Ibukota

 




Pulau Kijang Kecamatan Reteh. (ist)

      PEKANBARU-Proses pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan (Insel) saat ini masih berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, karena hingga saat ini belum ada penetapan Ibukotanya.

Hal itu ditegaskan Asisten I Setdaprov Riau Abdul Latif menjawab wartawan, Jum'at (01/02/13) dikantor Gubernur Riau. "Sekarang masih di DPRD, karena ada satu syarat yang belum dipenuhi, yakni penetapan Ibukota defenitif," jelasnya.
Latif mengatakan, untuk menetapkan Ibukota Defenitif tersebut, pihaknya telah mengirim surat ke Kabupaten induk yakni Indragiri Hilir (Inhil) dan DPRD nya, karena kedua lembaga inilah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan.
"Sudah jauh-jauh hari kita kirim surat ke mereka, tapi hingga saat ini belum juga ada keputusan, jadi kalau belum ada, bagaimana kita bisa memprosesnya lebih lanjut," pungkasnya.
Karena itulah, ia berharap agar Pemkab Inhil dan DPRD Inhil untuk segera menetapkan, sehingga bisa disetujui oleh DPRD Riau, dan selanjutnya akan diusulkan ditingkat pusat.
"Kalau itu belum dilengkapi, tidak mungkin kita mengusulkan ke pusat, karena itu nantinya juga akan dipersoalkan oleh mereka, dan meminta kita untuk melengkapinya," ujar Latif. (enr)

PROFILE PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH

PROFILE RETEH

Sedikit pemandangan pulau kijang dari perairan saat naik speed boat Letak geografis Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara 104° 10' BT - 102° 32' BT dan 0° 36' LU - 1° 07' LU dengan luas wilayah mencapai 1.160.597 Ha. Iklim di wilayah ini adalah iklim tropis basah dengan curah hujan 2.300 mm. Sektor yang menjadi andalan potensial di Kabupaten Indragiri Hilir antara lain sektor perkebunan kelapa dan kehutanan. Aksesibilitas untuk mendukung potensi wilayah Kabupaten Indragiri Hilir telah tersedia jaringan jalan sepanjang 286,18 km. Banyak kisah di daerah inhil semenjak dari beberapa tahun yang silam, dengan berbagai cerita yang melengkapi warna kehidupan di pulau kijang sendiri khususnya dan daerah inhil seluruhnya umumnya, mulai dari datangnya suku banjar secara besar-besaran yang sampai saat ini banyak menetap di Tembilahan      Reteh adalah salah satu Kecamatan di daerah kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau dengan Ibukota Kecamatan yakni Pulau Kijang. Berada di aliran sungai Gansal, memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Reteh berbatasan dengan daerah Kecamatan Tanah Merah di sebelah Utara, Kabupaten Tanjung Jabung Jambi di sebelah Timur dan Selatan, dan Kecamatan Siberida di sebelah Barat. Merupakan daerah tempat tinggal masyarakat beraneka ragam suku, dimana suku pertama yang mendiami Reteh yakni suku Melayu, kemudian ditempati oleh suku - suku lain seperti suku Bugis, Jawa, Banjar, Minang dan Batak. Penduduk bermata pencarian Petani, Nelayan, Pedagang, dan Pegawai Pemerintah. Kelurahan Pulau Kijang menjadi Ibukota Kecamatan Reteh, dimana berada di tepi aliran sungai gansal. Jumlah penduduk 17.000 sampai 18.000, jarak dari ibukota kabupaten (Tembilahan) yakni 90 KM, sedangkan jarak dari ibukota Propinsi (Pekanbaru) yakni 360 KM. Diapit oleh beberapa desa, yakni desa seberang Pulau Kijang di sebelah utara, desa Sungai Undan di sebelah timur, Kabupaten Tanjung Jabung disebelah selatan, dan desa Pulau Kecil di sebelah barat. Oleh karena masyarakat Reteh Sebagian tinggal di daerah perkebunan maka Masyarakat Reteh tersebar diwilayah desa - desa, desa dan kelurahan dilingkungan Reteh seperti Desa Seberang Pulau Kijang, Kelurahan Pulau Kijang, Desa Parit Lapis Daud, Desa Sungai Batang, Desa Sungai Undan, Desa Sungai Terab, Desa Pulau Kecil, Desa / Kelurahan Sanglar, desa Reteh Lama, Benteng (Eks. Reteh) dan beberapa desa / parit dilingkungan Reteh. Reteh di kelilingi kota - kota kecil seperti Kotabaru, Kuala Enok, Keritang dan Kuala Tungkal. Kehidupan masyarakat Reteh terkesan biasa - biasa saja, teknologi hanya sebatas telekomunikasi, ekonomi di hidupkan dengan berdagang, bertani padi, berkebun kelapa dan sawit. Namun tidak sedikit penduduk menjadi tenaga pendidik. Berkunjung ke Reteh dapat ditempuh melalui jalan darat dan sungai, Tembilahan ke Pulau Kijang dapat ditempuh melalui jalan darat dan laut begitu juga Kota Kotabaru, sedangkan Kuala Tungkal ke Pulau Kijang hanya dapat dilalui kendaraan sungai seperti boat. Keadaan jalan darat sangat memprihatinkan sehingga perlu kendaraan yang handal dan kuat untuk melaluinya

JOGJA CEK SOUND